Belakangan ini banyak reportase tentang lemahnya kelas menengah Indonesia saat ini. Kelas menengah Indonesia terus berkurang sejak 2018 hingga saat ini tinggal 17% total penduduk. Padahal, pertumbuhan konsumsi acapkali mengandalkan kelas menengah. Benar saja, pertumbuhan konsumsi Indonesia memang telah lama berada di bawah kecepatan negara-negara lain di kawasan, kecuali Thailand.
Semakin maraknya pembicaraan soal swasembada dan anti-impor semakin kuat aja. Terakhir yang saya sering baca adalah soal impor paksa sapi dan lebih serem lagi, soal deklarasi tidak akan impor pangan. Ntah bagaimana cara pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian, yang mana merupakan satu-satunya cara agar bisa memenuhi kebutuhan pangan domestik tanpa impor. Tapi sepertinya sih ketika harga terlihat mulai naik, kemungkinan besar impor bakal tetap dibuka.
Beberapa waktu yang lalu, saya dan mas Anton diundang tim Indah G Show ngobrol-ngobrol di platform tersebut. Di situ sih kami ngobrol-ngobrolnya santai ya dan mostly spontan karena impromptu. Sayangnya, di event ngobrol santai / spontan gini, seringkali saya tidak begitu hapal data, dan kesempatan untuk ngecek data tentu saja tidak ada atau setidaknya akan merusak momen gitu, agak beda dengan ngobrol di twitter yang tidak langsung / tidak tatap muka.
Saya belum lama ini menyelesaikan draft press release dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang secara umum batal naik ke 12%. Konten press release tersebut dapat dilihat di media, salah satunya adalah Liputan 6. Tulisan di blog ini bermaksud mengelaborasi beberapa poin yang saya sampaikan pada siaran pers tersebut.
di Indonesia belakangan ini sedang ramai tentang deflasi 5 bulan berturut-turut. Beberapa pihak seperti INDEF mengatakan bahwa ini merupakan hal yang menandakan daya beli kelas menengah yang berkurang. Tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa bahwa hal tersebut bukan menjadi permasalahan serius karena saat ini core inflation (inflasi inti) month-to-month masih tumbuh positif. Inflasi inti adalah inflasi yang tidak memperhitungkan harga bahan pangan dan energi, yang seringkali volatil.
Sejak kejadian di Ukraina dan Palestina, saya makin sering ngikutin John Mearsheimer, seorang profesor di politik internasional. Beliau adalah seorang ‘realist’. Jadi di internasional politik tuh ada beberapa mahzab gitu, yg mana gw gak ngerti-ngerti banget ha ha ha. Tapi yang jelas, kata Pak John, ‘realism’ ini intinya adalah hal yang penting dalam hubungan antar-negara adalah relative power. Alias, yang penting adalah seberapa kuat negara kita dibanding negara tetangga. Hal ini muncul karena adanya keyakinan bahwa di atas negara, tidak ada institusi yang lebih tinggi yang akan melindunginya jika diserang oleh negara lain. Karena itu, negara kita harus lebih kuat dibanding yang lain.
gw udah pernah posting tentang realismnya John Mearsheimer di Post sebelumnya. Kali ini gw mau ngomongin teori realismnya Profesor Mersheimer dengan lebih eksplisit. Hal ini karena di video yang ini, beliau secara eksplisit memaparkan 5 asumsi dari teori dia, yg menurut gw bikin diskusinya lebih sistematis (bisa liat di mennit 12 di video tadi).
Beberapa lama ini beredar karena Kemenkes mau mengizinkan dokter asing masuk ke Indonesia. Kebetulan saya dapet tautan wawancara/podcast Budi Gunadi Sadikit (BGS) di acara Akbar Faisal Uncensored.
Dokter asing yang diizinkan masuk adalah dokter spesialis. Alasannya karena dokter spesialis sangat kurang. Output pendidikan untuk dokter spesialis sangat tinggi. Menkes sempat terbentur kewenangan menteri Nadiem (Dikti), bahwa fakultas kedokteran sempat dimoratorium padahal outputnya belum bisa memenuhi kebutuhan Indonesia. Menurut Menkes, dia udah memenuhi kekurangan alat dan fasilitas, tapi ternyata dokternya gak ada. Ini masalah yang pernah gw bahas juga waktu nulis tentang COVID.
Sebagai orang yang lama berkecimpung di bidang perdagangan dan industrialisasi, saya tumbuh dengan pandangan bahwa comparative advantage is everything. Jika ekspor kita untuk sebuah barang, misalnya komputer, itu kecil atau bahkan net impor, artinya kita tidak pintar membuat barang itu. Alias, keunggulan komparatif bangsa Indonesia bukan di komputer. Akibatnya kita membuat ekspor menjadi indikator penting akan keunggulan kita dalam industrialisasi.
The recent Indonesia’s 200% tariff aimed at Chinese products proposed by the Indonesian Minister of Trade, Zulkifli Hasan (Zulhas), startled businesses. Some love it, some others despise it. One thing for sure though, it created (still is, matter of fact) another confusion after series of blunder by the Ministry of Trade. This 200% tariff is no different, where Luhut just toned down the 200% tariff hype. We also have no idea in what form this tariff will be (MFN? Anti dumping? Safeguard? or even some form of NTM?) What exactly the government want? No idea.