Tanggal 23 Maret 2026, Federal Communications Commission (FCC) di Amerika Serikat (AS) resmi melarang router buatan luar negeri masuk ke pasar AS. Larangan ini memang menargetkan produsen Tiongkok, tapi efeknya kena ke semua produsen asing, termasuk Indonesia. Padahal di 2025, Indonesia mengekspor router senilai USD 43,6 juta ke AS. Tulisan ini membahas apa yang terjadi, kenapa ekspor router Indonesia ke AS naik-turun sejak 2021, dan apa dampak larangan FCC ke depannya.
Melengkapi Survey of Recent Developments di BIES dengan visualisasi tambahan soal belanja, belanja primer, dan penerimaan pemerintah Indonesia.
Saya belum lama ini menyelesaikan buku Michael Pettis yang berjudul “The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy”. Buku ini membahas tentang ketidakseimbangan ekonomi global yang disebabkan oleh perbedaan tingkat tabungan dan konsumsi antara negara-negara maju dan berkembang. Pettis berargumen bahwa ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan krisis ekonomi global jika tidak ditangani dengan baik.
Saya adalah salah satu penikmat cuitan Haryo Aswicahyono yang sering membahas tentang ekonomi. Suatu hari yang lalu, beliau ngecuit tentang terutama harga beras yang masih tinggi meskipun stok beras melimpah. Berikut cuitannya:
Saya baru saja selesai membaca buku Ray Dalio yang berjudul “How Countries Go Broke”, sebuah buku yang menggambarkan tentang bagaimanas ebuah negara mengalami krisis utang. Premis awalnya adalah Amerika Serikat (AS) yang saat ini tengah mengalami gejolak utang yang cukup besar yang memasuki stadium akhir dari apa yang ia sebut dengan “The Big Debt Cycle”. Utang tersebut didorong oleh tidak hanya defisit anggaran, namun juga tingkat suku bunga dan inflasi yang sejak 2000an selalu sangat rendah sehingga utangnya bisa dengan mudah di-rollover. Gara-gara suku bunga yang terlalu rendah tersebut, AS (dan negara maju lain) menjadi terlalu santai dan jadi keranjingan utang. Namun setelah COVID-19, level suku bunga di negara maju mulai meningkat, sehingga membuat AS berpikir kembali tentang keberlanjutan utangnya.
Cukup mengejutkan tapi menarik waktu saya lihat konferensi pers Dewan Ekonomi Nasional (DEN) beberapa waktu lalu. Alasannya adalah karena Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), ketua DEN, memberikan spotlight untuk Profesor Arif Anshory Yusuf (AAY) untuk memberikan teaser hasil model ex-ante beliau tentang dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perekonomian. Menurut AAY, MBG berpotensi menambah pekerjaan untuk 1.9 juta orang dan menurunkan kemiskinan sampai 5.8%. MBG, menurutnya, setara dengan memberikan uang 600 ribu per keluarga jika rata-rata anak-anak di keluarga miskin ada 3 orang. Angka ini 3x lipat dari PKH! Dia juga menambahkan bahwa untuk merealisasikan dampak maksimal MBG, maka “Kebocoran” permintaan bahan pangan “yang tidak perlu diimpor” dengan mengutamakan produk dalam negeri. Those numbers sound off.
Belakangan ini banyak reportase tentang lemahnya kelas menengah Indonesia saat ini. Kelas menengah Indonesia terus berkurang sejak 2018 hingga saat ini tinggal 17% total penduduk. Padahal, pertumbuhan konsumsi acapkali mengandalkan kelas menengah. Benar saja, pertumbuhan konsumsi Indonesia memang telah lama berada di bawah kecepatan negara-negara lain di kawasan, kecuali Thailand.
Semakin maraknya pembicaraan soal swasembada dan anti-impor semakin kuat aja. Terakhir yang saya sering baca adalah soal impor paksa sapi dan lebih serem lagi, soal deklarasi tidak akan impor pangan. Ntah bagaimana cara pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian, yang mana merupakan satu-satunya cara agar bisa memenuhi kebutuhan pangan domestik tanpa impor. Tapi sepertinya sih ketika harga terlihat mulai naik, kemungkinan besar impor bakal tetap dibuka.
Beberapa waktu yang lalu, saya dan mas Anton diundang tim Indah G Show ngobrol-ngobrol di platform tersebut. Di situ sih kami ngobrol-ngobrolnya santai ya dan mostly spontan karena impromptu. Sayangnya, di event ngobrol santai / spontan gini, seringkali saya tidak begitu hapal data, dan kesempatan untuk ngecek data tentu saja tidak ada atau setidaknya akan merusak momen gitu, agak beda dengan ngobrol di twitter yang tidak langsung / tidak tatap muka.
Saya belum lama ini menyelesaikan draft press release dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang secara umum batal naik ke 12%. Konten press release tersebut dapat dilihat di media, salah satunya adalah Liputan 6. Tulisan di blog ini bermaksud mengelaborasi beberapa poin yang saya sampaikan pada siaran pers tersebut.