Ulasan Singkat
Indonesia mengalami perkembangan investasi dan perdagangan yang cukup bervariasi. Performa ekonomi Indonesia selalu memiliki kesinambungan dengan kondisi global. Kebijakan Indonesia berubah seiring dengan perubahan kondisi global. Di tengah ledakan harga minyak pada tahun 1970-an, kebijakan industri dan perdagangan Indonesia cenderung ke arah substitusi impor. Investasi asing terbatas pada eksplorasi sumber daya alam dari Amerika Serikat dan Australia. Ketika ledakan harga minyak bumi berakhir, Indonesia mulai terbuka dan berorientasi ekspor, ditandai dengan masuknya investasi asing di sektor manufaktur dari Asia Timur dan Eropa. Pola ini Kembali terjadi Ketika ledakan harga komoditas dimulai seiring dengan integrasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke dalam pasar global pada tahun 2001.
Di tengah disrupsi COVID-19, Pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memikirkan Kembali strategi ekonomi jangka panjangnya. Laporan ini ditulis dengan konsentrasi di kebijakan perdagangan dan investasi. Fokus dari tulisan ini adalah tentang bagaimana kembali menumbuhkan ekonomi Indonesia, melakukan transformasi ekonomi ke arah manufaktur dengan memanfaatkan Penanaman Modal Asing (PMA) dan pertumbuhan ekspor. Laporan ini dimulai dengan melihat kembali tiga hal. Pertama adalah perkembangan secara umum kebijakan perdagangan dan Investasi Indonesia sejak tahun 1970-an sampai pada saat ini. Indonesia telah mengalami berbagai dinamika kebijakan mulai dari yang sangat tertutup sampai ke transformasi liberalisasi. Krisis ekonomi 1998 membawa dampak yang signifikan kepada Indonesia, dan ekspor menjadi salah satu jalan menuju kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang baik.
Ledakan harga komoditas memberikan peluang yang lebih positif lagi kepada Indonesia, meskipun mengurangi kesempatan mengembangkan industri. Meskipun liberalisasi tarif terjadi, namun hambatan investasi, memulai usaha dan hambatan perdagangan non tarif kembali meningkat. Saat ini, Pemerintah Indonesia Kembali menggalakkan substitusi impor sebagaimana pada tahun 1970-an, meskipun tidak lagi memiliki surplus dari ledakan komoditi.
Hal kedua adalah dengan melihat kembali teori yang saat ini ada tentang investasi dan perdagangan. Investasi dan perdagangan saat ini telah menjadi jauh lebih kompleks dan literatur yang ada telah berkembang dengan sangat pesat. Hal utama yang meningkatkan kompleksitas ini adalah Rantai Pasok Global (RPG). RPG memecah proses produksi ke dalam beberapa mata rantai yang dapat dikerjakan di negara-negara yang berbeda. Satu negara tidak lagi membuat satu produk utuh, namun hanya membuat salah satu komponen saja. RPG membuat negara yang tidak memiliki sumber daya di bidang teknologi tinggi mampu membuat produk seperti ponsel pintar (smartphone). Dengan mengimpor komponen berteknologi tinggi seperti semi-konduktor, Vietnam mampu menjadi salah satu produsen ponsel pintar terbesar dunia. Perlahan tetapi pasti Vietnam berhasil meningkatkan pendapatan dan kapasitas produksinya, serta meningkatkan indikator-indikator penting seperti sumber daya manusia.
Teori Melitz (2003) mengubah perspektif dalam memandang dinamika hubungan perusahaan dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional membuat perusahaan dengan produktivitas rendah mengalami tingkat persaingan yang tinggi, namun memberikan peluang bagi perusahaan dengan produktivitas tinggi untuk berkembang. Perusahaan dengan produktivitas rendah akan keluar dari pasar (exit from the market), dan pegawai serta modalnya akan diambil alih oleh perusahaan dengan produktivitas tinggi. Hal ini akan membuat ekonomi secara umum menjadi lebih produktif. Ketiga, kami ingin memberikan fokus kepada Kementerian PPN/Bappenas, khususnya Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional. Kami sadar bahwa memberikan rekomendasi kebijakan tanpa melihat institusi di dalamnya berisiko menghasilkan sebuah laporan yang tidak implementatif.
Kementerian PPN/Bappenas adalah salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki peran yang sangat strategis di dalam menentukan arah kebijakan perekonomian Indonesia. Kami melihat kembali tools-tools apa yang dimiliki oleh K/L ini dalam mempengaruhi kebijakan perdagangan dan investasi di Indonesia. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional adalah mitra kerja dari BKPM dan Kementerian Perdagangan, dua K/L yang sangat penting di dalam membuat kebijakan investasi dan perdagangan. Perencanaan dan evaluasi adalah dua alat yang sangat penting untuk melihat efektivitas kedua K/L tersebut. Laporan ini juga mengangkat salah satu best practice di dunia, yaitu sebuah Lembaga di Australia bernama Productivity Commission.
Dengan melihat kembali pengalaman Indonesia mengatur perdagangan dan Investasi, melihat kembali teori-teori baru yang tengah berkembang, serta kewenangan dan tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas, kami menutup laporan ini dengan beberapa rekomendasi. Integrasi dengan ekonomi global dengan menggunakan RPG adalah sebuah strategi yang paling tepat. PMA dalam waktu dekat akan mengakibatkan tekanan pada neraca pembayaran. Investasi yang besar akan membutuhkan bahan baku dan barang modal yang juga besar. Kebutuhan-kebutuhan ini akan didatangkan dari luar negeri dan mengakibatkan peningkatan impor.
Mengimbanginya dengan peningkatan ekspor dapat menjadi solusi yang sangat tepat. RRT dan Vietnam dapat menjadi contoh yang baik, di mana kedua negara tersebut meningkatkan baik impor maupun ekspornya di dalam perekonomian. Kedua negara tersebut juga berhasil melakukan transformasi ekonomi dengan baik dan cepat, memanfaatkan PMA dan permintaan global dari negara maju.
Merelakan neraca perdagangan yang rendah Ketika masih di tahap investasi yang tinggi demi mengejar pertumbuhan dan ekspor di masa depan merupakan sebuah taktik yang tepat bagi Indonesia yang menginginkan peningkatan PMA dan ekspor. Namun neraca pembayaran yang terus negatif sejak ledakan harga komoditas berakhir. Defisit ini terutama didorong oleh net primary income yang terdiri dari pembayaran dalam dolar berupa jasa dan bunga utang. Hal ini meningkatkan risiko berkurangnya nilai rupiah, yang dapat berujung pada ongkos utang luar negeri yang semakin tinggi.
Karena itu dorongan ekspor harus semakin digalakkan untuk mengamankan cadangan devisa. Strategi pengurangan impor dapat berbahaya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, karena impor Indonesia terdiri dari bahan baku industri dan barang modal. Keduanya sangat penting untuk produksi jangka pendek maupun peningkatan kapasitas produksi untuk jangka panjang.
Pemerintah perlu mengkaji kembali beberapa kebijakannya, terutama terkait dengan substitusi impor. Bahan baku industri yang tidak kompetitif akan mengakibatkan produk akhir yang juga tidak kompetitif di pasar global. Proteksi hulu akan berakibat perlunya proteksi hilir. Memanfaatkan permintaan domestik saja menutup peluang Indonesia untuk mengamankan stok cadangan devisa yang akan berguna untuk membayar utang denominasi mata uang asing.
Indonesia memiliki peluang yang tinggi untuk kembali menggalakkan integrasi dengan pasar global dengan RPG. Baru-baru ini, Indonesia menandatangani beberapa perjanjian dagang dengan partner penting di kawasan, diantaranya RCEP (ASEAN+5) dan IACEPA dengan Australia. Kedua perjanjian ini memberikan peluang yang sangat tinggi untuk kembali meningkatkan integrasi dengan regional Asia Pasifik. Keduanya memandatkan dibentuknya Lembaga resmi semacam WTO untuk keperluan menegakkan perjanjian. IACEPA memiliki klausul yang memunculkan Kerja sama G2G yang sangat diperlukan oleh Indonesia untuk meningkatkan kapasitasnya dalam good governance dan pengembangan sumber daya manusia.
Setiap K/L harus aktif terlibat. Perjanjian kali ini mencakup hal-hal yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar Rules of Origin ataupun penurunan tarif. Harmonisasi dalam kompetisi, perdagangan jasa, investasi, dan pertukaran sumber daya manusia menjadi sangat sentral. Hal-hal ini merupakan kewenangan K/L di luar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Karena itu Kerjasama yang baik antar K/L akan menjadi syarat utama integrasi ekonomi Indonesia dengan kawasan.
Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang sangat strategis yaitu mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh mitra kerjanya. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional selaku mitra dari BKPM dan Kementerian Perdagangan berwenang untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh keduanya. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan juga meningkatkan transparansi publik.
Untuk itu diperlukan pengumpulan data yang lebih agresif. Di zaman digital ini, data yang kaya dan transparan adalah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Untuk beberapa fungsi, ada kemiripan antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Productivity Commission di Australia. Dalam laporan ini kami menjabarkan beberapa hal yang dilakukan oleh Productivity Commission dalam menyediakan evaluasi kebijakan di industri di Australia. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peluang untuk meminta mitranya mengumpulkan data untuk program yang mereka lakukan sesuai dengan RPJMN. Beberapa program diantaranya adalah sosialisasi dan bantuan kepada eksportir dan UMKM, terutama terkait dengan promosi seperti pameran. Basis data Indonesia saat ini cukup lemah. Kami mengidentifikasi beberapa seperti data UMKM yang tidak reliabel serta rasio keikutsertaan yang terus menurun untuk Survei Industri Besar dan Sedang.