Ekspor router Indonesia setelah larangan FCC AS

Tanggal 23 Maret 2026, Federal Communications Commission (FCC) di Amerika Serikat (AS) resmi melarang router buatan luar negeri masuk ke pasar AS. Larangan ini memang menargetkan produsen Tiongkok, tapi efeknya kena ke semua produsen asing, termasuk Indonesia. Padahal di 2025, Indonesia mengekspor router senilai USD 43,6 juta ke AS. Tulisan ini membahas apa yang terjadi, kenapa ekspor router Indonesia ke AS naik-turun sejak 2021, dan apa dampak larangan FCC ke depannya.

Larangan FCC

FCC memperbarui Covered List-nya dengan memasukkan router konsumen yang diproduksi di luar negeri. Artinya, model router baru buatan luar negeri tidak bisa lagi mendapat equipment authorization, yaitu sertifikasi yang dibutuhkan supaya perangkat elektronik bisa dijual secara legal di AS (The Register).

Beberapa poin penting:

• Model baru router buatan luar negeri tidak bisa lagi dipasarkan atau dijual di AS
• Model lama yang sudah punya otorisasi tidak terpengaruh. Konsumen tidak perlu mengganti perangkat mereka
• Ada pengecualian untuk perangkat yang mendapat “Conditional Approval” dari Department of Defense atau DHS
• FCC mendefinisikan “produksi” secara luas, mencakup manufaktur, perakitan, desain, dan pengembangan

Ekspor router Indonesia ke AS

Indonesia adalah eksportir router yang cukup signifikan. Data BPS untuk HS 851762 (pos tarif yang mencakup control and adaptor units including gateways, bridges, and routers) menunjukkan pergerakan ekspor router Indonesia ke AS selama lima tahun terakhir. Kode HS-nya berubah dari 85176221 (HS2017) ke 85176243 (HS2022), tapi produknya sama.

Semua nilai dalam juta USD.

Angka-angka ini cukup dramatis. Di 2021, hampir separuh ekspor router Indonesia pergi ke AS. Di 2023, pangsa itu anjlok ke cuma 5%. Lalu naik lagi. Untuk memahami kenapa, kita perlu lihat ke mana saja router Indonesia diekspor dan bagaimana kebijakan perdagangan AS mempengaruhi permintaan.

Ke mana router Indonesia diekspor?

Selama periode 2021 sampai 2025, AS adalah tujuan kumulatif terbesar. Tapi peringkatnya berubah-ubah drastis dari tahun ke tahun.

Kumulatif 2021-2025 (juta USD):

1. Amerika Serikat - 355,4 (25,1%)
2. Korea Selatan - 257,2 (18,1%)
3. Singapura - 244,6 (17,2%)
4. Jepang - 122,5 (8,6%)
5. Meksiko - 98,2 (6,9%)
6. Polandia - 70,7 (5,0%)
7. Tiongkok - 44,8 (3,2%)

Di 2023, saat total ekspor mencapai puncaknya di USD 382,7 juta, komposisi tujuannya sangat berbeda. Singapura mendominasi sementara AS hampir tidak terlihat:

2023, tahun puncak (juta USD):

1. Singapura - 173,3 (45,3%)
2. Korea Selatan - 43,5 (11,4%)
3. Jepang - 38,6 (10,1%)
4. Polandia - 36,0 (9,4%)
5. Meksiko - 21,2 (5,5%)
6. Amerika Serikat - 19,8 (5,2%)

Di 2025, gambarannya terbalik lagi. Singapura jatuh dari posisi pertama (45,3%) ke posisi 11 (2,2%), sementara AS naik kembali ke puncak:

2025 (juta USD):

1. Amerika Serikat - 43,6 (28,3%)
2. Korea Selatan - 36,6 (23,7%)
3. Jepang - 16,7 (10,9%)
4. Polandia - 6,5 (4,2%)
5. Panama - 5,5 (3,6%)

Pergeseran ini bukan kebetulan. Semuanya berkaitan erat dengan kebijakan perdagangan AS terhadap Tiongkok.

Dinamika impor router AS

Penurunan tajam dari USD 183 juta (2021) ke USD 20 juta (2023) berkaitan langsung dengan tarif terhadap barang-barang Tiongkok yang berubah-ubah.

Berdasarkan Section 301, yaitu undang-undang perdagangan AS yang mengotorisasi tarif sebagai respons terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, router Tiongkok dikenai tarif 25% (List 3). Tarif ini membuat router Tiongkok jadi mahal dan mendorong pembeli AS mencari alternatif, termasuk router buatan Indonesia. Itulah kenapa 2021 jadi tahun puncak ekspor router Indonesia ke AS.

Tapi di Maret 2022, US Trade Representative mengembalikan pengecualian tarif secara retroaktif dari Oktober 2021, sehingga router Tiongkok kembali kompetitif. Pengecualian ini diperpanjang sampai September 2023. Dengan pasokan Tiongkok yang lebih murah kembali tersedia, importir AS beralih lagi. Ekspor router Indonesia ke AS anjlok, sementara Singapura (yang kemungkinan berfungsi sebagai hub re-ekspor) melonjak dari pemain kecil menjadi 45% dari total ekspor router Indonesia di 2023.

Lalu kenapa AS kembali naik di 2024-2025? Ada beberapa faktor.

Pertama, pengecualian tarif Section 301 berakhir di September 2023, sehingga tarif 25% penuh untuk router Tiongkok berlaku kembali. Kedua, di Agustus 2024, penyelidikan Kongres terhadap TP-Link (salah satu produsen router terbesar di dunia) meningkat menjadi investigasi oleh DOJ, Departemen Perdagangan, dan Departemen Pertahanan terkait kerentanan keamanan siber dan dugaan predatory pricing. Ini membuat pembeli AS semakin waspada terhadap router buatan Tiongkok secara umum.

Apa arti larangan FCC bagi Indonesia

Larangan FCC datang di saat yang kurang tepat. Ekspor router Indonesia ke AS baru saja pulih. Dengan nilai USD 43,6 juta, AS kembali menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia untuk produk ini. Tapi larangan ini mencakup semua router konsumen buatan luar negeri, bukan hanya dari Tiongkok. Produsen Indonesia ikut terkena dampaknya.

Model yang sudah punya otorisasi tidak terpengaruh. Tapi model baru yang diproduksi di Indonesia akan membutuhkan Conditional Approval dari Department of Defense atau DHS untuk bisa masuk pasar AS. Ini standar yang jauh lebih tinggi dibanding sertifikasi FCC biasa. Ditambah dengan total ekspor yang sudah menurun (USD 154 juta di 2025 dibanding puncak USD 383 juta di 2023), larangan ini menjadi hambatan perdagangan baru yang cukup berat bagi sektor elektronik Indonesia.

Ada ironi di sini: Indonesia diuntungkan saat kebijakan AS mendorong pembeli menjauhi router Tiongkok, tapi kemudian terkena dampak dari eskalasi kebijakan yang sama. Dan mencari pasar alternatif pengganti AS tidak mudah. AS adalah importir router terbesar di dunia, menyerap 24,4% dari total impor router global di 2024. Karena larangan ini berlaku untuk semua router buatan asing, tidak ada pasar alternatif yang ukurannya sebanding. Sisanya lebih kecil dan tersebar.

Satu catatan penting: analisis ini belum memeriksa data investasi di sektor manufaktur elektronik Indonesia, terutama fasilitas yang khusus memproduksi router. Berapa besar kapasitas produksi router Indonesia sebenarnya, dan apakah bisa ditingkatkan untuk mengejar conditional approval atau beralih ke pasar lain, masih menjadi pertanyaan terbuka.